Tinjauan Mingguan Kebijakan – 18 Juni 2026

• Dana dan pendiri Axios, Mike Allen, menganalisis pergeseran lanskap politik AS dalam persiapan menghadapi pemilu midterm 2026. • Diskusi tersebut menyoroti titik-titik konflik politik yang muncul, termasuk meningkatnya reaksi keras publik terkait pembangunan dan dampak dari pusat data AI.

• Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Selasa memberikan suara untuk menyetujui undang-undang yang memperpanjang pendanaan pemerintah, sehingga berhasil mencegah potensi penutupan pemerintah (shutdown). • Tindakan pendanaan yang disetujui memastikan bahwa operasional pemerintah akan terus berjalan hingga pertengahan Desember, menggeser tenggat waktu berikutnya hingga setelah pemilihan tengah periode mendatang.

• Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) mengesahkan RUU pendanaan jangka pendek dalam pemungutan suara 370-48 untuk menjaga pemerintah tetap beroperasi hingga awal Desember. • Tindakan legislatif ini diambil secara khusus untuk mencegah terjadinya shutdown pemerintah sebelum pemilihan midterm mendatang.

• Pemilihan midterm 2026 diperkirakan akan secara signifikan memengaruhi arah masa depan kebijakan pensiun AS dan legislasi federal. • Di luar undang-undang federal, lanskap pensiun akan dibentuk oleh tindakan eksekutif, panduan regulasi, dan berbagai program di tingkat negara bagian.

• Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan rancangan undang-undang pada hari Selasa untuk memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 11 Desember, yang berhasil mencegah potensi penutupan sebelum pemilihan pertengahan periode mendatang. • Langkah akhir ini berbeda dari proposal awal DPR dengan menghilangkan pendanaan untuk Customs and Border Protection serta Immigration and Customs Enforcement, karena kedua lembaga tersebut tetap didanai hingga akhir masa jabatan pemerintahan Trump.

• Anggota DPR kembali ke Washington pada hari Senin setelah reses Agustus selama lima minggu untuk menangani agenda legislatif yang singkat. • Tujuan utamanya adalah pemungutan suara mengenai RUU pendanaan sementara yang dimaksudkan untuk menjaga pendanaan penuh pemerintah federal hingga awal Desember.

• Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara pada hari Selasa untuk mengesahkan RUU pendanaan jangka pendek, guna mencegah penutupan pemerintahan (government shutdown) yang seharusnya terjadi pada akhir September. • Perundang-undangan tersebut, yang telah disetujui oleh Senat, mempertahankan tingkat pengeluaran saat ini hingga 11 Desember.

• Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan resolusi berkelanjutan dengan hasil voting 370-48 untuk menyetujui pengeluaran pemerintah dan menghindari shutdown sebelum pemilihan tengah periode. • RUU tersebut memperpanjang pendanaan hingga 11 Desember dan mencakup penundaan aturan White House Office of Management and Budget yang dikhawatirkan Demokrat akan memungkinkan pemerintahan Trump membatalkan hibah secara sewenang-wenang.

• Presiden Trump mengumumkan serangan militer baru AS terhadap pangkalan Iran sebagai pembalasan atas penempatan ranjau laut di Selat Hormuz. • Eskalasi ini terjadi menyusul serangan terhadap dua kapal tanker minyak, menandai kembalinya permusuhan dalam konflik enam bulan yang sebagian besar berada dalam kebuntuan.

• Anggota DPR dari Partai Republik mengesahkan RUU pendanaan sementara untuk menghindari penutupan pemerintah yang dijadwalkan terjadi pada akhir bulan ini. • Langkah ini secara efektif menunda pertikaian pengeluaran yang lebih luas hingga setelah pemilihan tengah periode mendatang, yang memungkinkan para anggota legislatif kembali ke negara bagian asal mereka.

• Mahkamah Agung mengumumkan pada Juni 2026 bahwa mereka akan menyidangkan kasus mengenai persyaratan pendaftaran pemilih di Arizona selama masa sidang 2026-2027. • Mahkamah harus menentukan apakah National Voter Registration Act (NVRA) melarang Arizona untuk mewajibkan bukti kewarganegaraan AS untuk pendaftaran atau membatalkan pendaftaran non-warga negara dalam waktu 90 hari sebelum pemilihan.

• DPR AS diperkirakan akan memberikan suara pada Selasa ini mengenai langkah pengeluaran jangka pendek yang dirancang untuk mencegah penutupan pemerintah. • Proposal tersebut bertujuan untuk menjaga pemerintah tetap beroperasi hingga pemilihan tengah periode bulan November, sehingga anggota kedua partai dapat fokus pada kampanye mereka.