%EA%B2%BD%ED%96%A5%EC%8B%A0%EB%AC%B8

• Han Byung-do, pelaksana tugas pemimpin dan pemimpin fraksi Partai Demokrat Korea, mengumumkan pada tanggal 5 bahwa rancangan undang-undang jaksa khusus terkait Komisi Pemilihan Nasional akan diperkenalkan minggu ini. • Legislasi yang diusulkan ini bertujuan untuk menyelidiki penyebab spesifik dan keadaan seputar kekurangan surat suara selama pemilihan lokal 3 Juni. • Untuk menjamin ketidakberpihakan, Han menyatakan bahwa proses rekomendasi pihak ketiga dalam memilih jaksa khusus adalah pendekatan yang paling realistis.

• Pada tanggal 25, Perdana Menteri Kim Min-seok mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan mengajukan rencana reformasi penuntutan yang disusun oleh Tim Promosi Reformasi Penuntutan, meskipun tetap mempertahankan posisi dasar untuk menghapuskan wewenang penyelidikan tambahan kejaksaan. • Anggota komite penasihat mengecam keputusan tersebut sebagai tindakan "tidak bertanggung jawab," dan mengklaim bahwa Kim meninggalkan tugas resminya demi memprioritaskan ambisi politiknya untuk pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat pada bulan Agustus. • Konflik ini menyoroti keretakan signifikan antara kepemimpinan eksekutif pemerintah dan tim khusus yang ditugaskan untuk mengimplementasikan reformasi hukum.

• Tingkat persetujuan kinerja Presiden Lee Jae Myung turun menjadi 46,7% per tanggal 22, menandai "dead cross" pertama sejak pelantikannya di mana evaluasi negatif melampaui evaluasi positif. • Penurunan ini disebabkan oleh kecemasan publik atas manajemen pemilihan umum yang kacau dan kurangnya alternatif kebijakan yang efektif untuk mengatasi sentimen real estat yang tidak stabil. • Anggota partai penguasa menyatakan keprihatinan bahwa saat ini tidak ada kebijakan yang mampu menenangkan sentimen publik di tengah konflik internal partai dan gesekan dengan kepresidenan.

• Reporter KBS telah mengajukan petisi konstitusional untuk membatalkan putusan pencemaran nama baik dan ganti rugi yang dijatuhkan setelah mereka melaporkan hukuman terdahulu seorang pengusaha. • Mahkamah Konstitusi Korea telah memutuskan untuk melakukan tinjauan penuh terhadap kasus ini guna menentukan apakah putusan tersebut melanggar kebebasan pers para reporter. • Kasus ini menguji batasan antara akuntabilitas jurnalistik versus hak untuk melaporkan informasi kepentingan publik, khususnya terkait pengungkapan catatan kriminal.

• Presiden Lee Jae Myung menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 23, khususnya terkait pemborosan anggaran dan ketidakteraturan dalam perekrutan. • Lee menekankan bahwa karena Komisi tersebut adalah badan independen berdasarkan konstitusi, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi manajemen atau pengendaliannya. • Langkah ini menyusul kecaman dari komite khusus Majelis Nasional tentang urusan negara, yang mempertanyakan apakah Komisi tersebut terlibat dalam pelanggaran kolektif.

• Diskusi mengenai reformasi Komisi Pemilihan Umum (NEC) Korea Selatan semakin intensif menyusul terjadinya kekurangan surat suara selama pemilihan lokal 3 Juni. • Para ahli menekankan bahwa model administrasi independen Korea merupakan tolok ukur global bagi negara-negara demokrasi baru, karena menjamin netralitas politik dan mendorong keahlian administratif. • Debat saat ini berfokus pada kebutuhan krusial untuk mempertahankan independensi NEC dari pemerintah, sembari secara bersamaan memperkuat pengawasan untuk mencegah kegagalan operasional.

• Ketua SK Group Choi Tae-won dan Direktur Art Center Nabi Noh So-young akan hadir di pengadilan pada tanggal 15 untuk pertama kalinya dalam dua tahun dua bulan. • Persidangan ini mengikuti pengembalian kasus perceraian mereka oleh Mahkamah Agung, yang berfokus pada pembagian aset dan dampak finansial dari pertumbuhan SK. • Titik sengketa kritis adalah "lonjakan tiga kali lipat" dalam harga saham SK, yang secara signifikan mengubah valuasi aset yang diperebutkan.

• Para pengunjuk rasa telah memblokade pusat penghitungan suara selama enam hari terhitung hingga tanggal 10, mendemonstrasikan protes terhadap kekurangan surat suara selama pemilihan lokal 3 Juni. • Partai penguasa menghadapi tekanan signifikan seiring berlanjutnya "protes Jamsil", khususnya mengenai sentimen publik terkait "keadilan" di kalangan demografi usia 20-30an. • Menanggapi kerusuhan dan kegagalan sistemik tersebut, partai penguasa telah memberi sinyal komitmen untuk menerapkan reformasi menyeluruh terhadap Komisi Pemilihan Umum Nasional.

• Berbagai outlet media asing utama dari Amerika Serikat dan Jepang sedang memantau dengan saksama pemilihan lokal dan pemilihan Majelis Nasional di seluruh Korea Selatan yang diadakan pada 3 Juni. • Sebagian besar laporan internasional memprediksi kemenangan bagi Partai Demokrat yang berkuasa, mengacu pada jajak pendapat saat ini dan momentum politik. • Nikkei menyoroti risiko potensial bagi partai berkuasa, mencatat bahwa pemilihan di Korea Selatan sering mengalami pergeseran keseimbangan yang tajam karena variabel menit terakhir atau konsolidasi pendukung oposisi.

• Presiden Lee Jae-myung berbicara kepada kejaksaan pada tanggal 2, mendesak para pejabat untuk meminta maaf dan menarik kembali tindakan mereka ketika terjadi kesalahan daripada beroperasi di bawah delusi tentang kesempurnaan. • Lee mendukung pengenalan pemungutan suara melalui pos dan elektronik untuk memperluas hak pilih warga Korea di luar negeri, menggambarkannya sebagai hak dasar warga negara dan bukan sekadar layanan. • Ia menekankan bahwa meskipun opini minoritas harus dihormati, Majelis Nasional tidak boleh menghindari masalah dan harus melanjutkan berdasarkan opini mayoritas jika kesepakatan tidak dapat tercapai.