Philippines China

• Kapal penjaga pantai Filipina berhadapan dengan armada penangkapan ikan China di area Scarborough Shoal pada hari Sabtu, dengan Manila menuduh Beijing melakukan pemanenan ilegal di perairan yang disengketakan dan menuntut penarikan segera. • Insiden tersebut melibatkan tiga kapal China yang menabrak kapal patroli Filipina, melukai dua petugas, yang mendorong Manila untuk mengajukan protes diplomatik resmi melalui Departemen Luar Negeri AS. • Analis memandang konfrontasi ini sebagai bagian dari strategi lebih luas China untuk mengonsolidasi kontrol atas zona maritim yang diperebutkan, sementara AS memberikan sinyal dukungan bagi klaim kedaulatan Filipina.

• Ketegangan antara Indonesia dan Filipina meningkat pada 12 April setelah kapal-kapal China terdeteksi di dekat zona maritim yang disengketakan, mendorong kedua negara Asia Tenggara tersebut untuk mengerahkan kapal penjaga pantai guna menegaskan klaim teritorial. • Penjaga pantai Filipina melaporkan telah ditabrak oleh kapal milisi maritim China, yang mengakibatkan kerusakan ringan namun meningkatkan kekhawatiran atas kebebasan navigasi di jalur air yang strategis tersebut. • Komando Indo-Pasifik AS memperingatkan bahwa insiden yang meningkat berisiko memicu konflik regional dan menyerukan kepatuhan terhadap hukum maritim internasional, dengan Sekretaris Negara mengadvokasi penguatan persatuan ASEAN dalam menanggapi ekspansi China.

• Filipina mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 9 April, menuduh Tiongkok melanggar hukum internasional melalui aktivitas maritim yang agresif, blokade angkatan laut, dan kerusakan lingkungan di wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan. • Manila mengutip insiden berulang termasuk gangguan penjaga pantai Tiongkok terhadap misi pengisian ulang pasokan Filipina, kerusakan terumbu karang, dan pembangunan pulau buatan sebagai bukti pelanggaran sistematis atas Konvensi PBB tentang Hukum Laut. • Keluhan ini meningkatkan ketegangan regional dan berupaya mendapatkan intervensi ICJ untuk menetapkan preseden hukum yang mengikat, dengan sidang yang diperkirakan akan dimulai pada akhir 2026 atau awal 2027.

• Departemen Luar Negeri AS pada 5 April 2026 menegaskan kembali dukungannya terhadap seruan Filipina untuk meninjau kembali putusan arbitrase Laut China Selatan tahun 2016, yang menolak klaim wilayah 'nine-dash line' China. • Sekretaris Blinken mengeluarkan pernyataan bersama dengan Manila, dengan komitmen bantuan angkatan laut sebesar $100 juta; Presiden Filipina Marcos menyatakan, 'aliansi AS sangat kokoh.' • Perkembangan ini meningkatkan persaingan AS-China di Indo-Pasifik, yang sangat penting bagi rute perdagangan tahunan senilai $3 triliun dan operasi kebebasan navigasi AS.