Supreme Court Ruling

• Mantan Presiden Trump mencoba mencopot gubernur Federal Reserve, Cook, dengan mengutip tuduhan penipuan hipotek yang tidak berdasar, yang telah dibantah oleh Cook. • Sengketa hukum ini berpusat pada undang-undang kongres yang mengharuskan gubernur hanya dapat dicopot "karena alasan tertentu" (for cause), sebuah istilah yang tetap tidak terdefinisi oleh hukum. • Cook berpendapat bahwa tuduhan penipuan tersebut hanyalah dalih yang digunakan Trump untuk mendepaknya karena perbedaan mendasar mengenai kebijakan moneter.

• Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada hari Kamis yang mengakhiri Temporary Protected Status (TPS) bagi imigran dari Haiti dan Suriah. • Advokat imigrasi Bay Area menyatakan kekhawatiran, mengisyaratkan bahwa keputusan tersebut bisa menjadi awal dari deportasi massal atau "pembersihan etnis." • Putusan ini signifikan karena para advokat khawatir hal ini dapat menciptakan preseden hukum yang lebih luas yang mengancam stabilitas komunitas imigran lainnya.

• Mahkamah Agung AS sedang meninjau upaya Donald Trump untuk memecat pejabat dari Federal Reserve dan Federal Trade Commission menjelang akhir masa sidangnya. • Pengadilan sebelumnya menolak tarif menyeluruh Trump pada bulan Februari, sementara para hakim menyatakan skeptisisme pada bulan Januari terkait upayanya untuk mencopot Gubernur Fed Lisa Cook. • Kasus ini signifikan karena belum ada presiden yang mencoba memecat pejabat Fed sejak 1913, yang berpotensi mengancam independensi bank sentral dan perlindungan pemberhentian "karena alasan tertentu" (for cause) yang ditetapkan oleh Kongres.

• Seorang pembaca L.A. Times berargumen bahwa Mahkamah Agung AS telah bertransformasi dari badan peradilan menjadi badan politik. • Penulis secara khusus menunjuk pada pola putusan 6-3 sebagai bukti bahwa pengadilan lebih memprioritaskan agenda politik daripada nalar hukum. • Kritik ini menyoroti kekhawatiran yang berkembang terkait pengikisan ketidakberpihakan pengadilan dan penyimpangannya dari niat para pendiri Konstitusi.

• Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemerintahan Trump memiliki wewenang hukum untuk menghentikan Status Perlindungan Sementara (TPS) bagi migran tertentu. • Keputusan ini mengikuti upaya selama satu dekade oleh para garis keras imigrasi untuk menghapus perlindungan deportasi, yang secara khusus menyasar kelompok seperti warga Venezuela. • Putusan ini merupakan kemenangan signifikan bagi pemerintahan Trump, yang sebelumnya mengklaim bahwa intervensi yudisial yang memblokir kebijakan-kebijakan ini merupakan bentuk "tirani yudisial."

• Mahkamah Agung AS telah memberikan putusan yang memenangkan pemerintahan Trump, mengizinkan penghentian Temporary Protected Status (TPS) bagi individu dari Haiti dan Suriah. • Keputusan ini membatalkan putusan pengadilan rendah yang sebelumnya menemukan bahwa pemerintah gagal mengikuti prosedur yang tepat, seperti melakukan tinjauan antar-lembaga yang diperlukan. • Para advokat dan serikat pekerja National Nurses United memperingatkan bahwa putusan tersebut mengancam ribuan pekerja esensial—termasuk perawat dan guru—dengan deportasi dan potensi perpisahan keluarga.

Setelah hinaan keterlaluan dari Donald Trump, warga Haiti telah membantu membangkitkan Springfield – kini masa depan mereka tidak pasti

• Hakim Samuel Alito membacakan putusan mayoritas pada hari Kamis yang membatasi klaim suaka di perbatasan selatan AS. • Peristiwa ini menyoroti ketegangan publik dan ketidaksepakatan ideologis di dalam Mahkamah Agung, saat Hakim Sonia Sotomayor membacakan pendapat berbeda (dissenting opinion). • Tampilan publik yang jarang terjadi mengenai perselisihan ini menggarisbawahi perpecahan yudisial yang mendalam terkait kebijakan imigrasi dan penegakan perbatasan.

• Reporter Catherine Herridge sedang mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung AS untuk membatalkan putusan yang mengharuskannya mengungkap sumber rahasia atau menghadapi denda sebesar $800 per hari. • Pertempuran hukum ini bermula dari gugatan undang-undang privasi yang diajukan oleh seorang individu bernama Chen, yang berusaha mengidentifikasi sumber dari berita yang ditulis Herridge untuk Fox News pada tahun 2017. • Kasus ini berpusat pada informasi yang dilaporkan Herridge mengenai penyelidikan pemerintah AS terhadap latar belakang Chen dan sebuah program pendidikan di Virginia.

• Dalam keputusan partisan 6-3, Mahkamah Agung memutuskan untuk memihak pemerintahan Trump, yang mengizinkan penggunaan "metering" di perbatasan selatan. • Putusan ini memungkinkan petugas imigrasi di pintu masuk perbatasan untuk menghalangi pencari suaka dan pengungsi memasuki AS guna mengajukan permohonan perlindungan. • Keputusan ini dipandang sebagai pukulan telak bagi hak-hak imigran, karena membatasi kemampuan individu yang rentan untuk mencari suaka hukum di tanah AS.

• Mahkamah Agung AS memutuskan pada hari Kamis bahwa pemerintahan Trump secara hukum dapat menghapus perlindungan deportasi dan izin kerja bagi imigran Haiti di bawah Temporary Protected Status (TPS). • Keputusan ini menghilangkan hambatan yudisial bagi cabang eksekutif, membuat banyak penduduk Florida Selatan rentan terhadap deportasi segera dan kehilangan pekerjaan legal. • Sebagai tanggapan, para legislator mengusulkan rancangan undang-undang untuk mengubah undang-undang TPS federal, yang akan memperluas tinjauan yudisial dan memungkinkan Kongres untuk membatalkan penghentian status melalui pemungutan suara.

• Putusan Mahkamah Agung baru-baru ini telah membahayakan status hukum imigran Haiti dan Suriah yang sebelumnya memiliki Temporary Protected Status (TPS). • Keputusan tersebut menciptakan jalur hukum bagi pemerintah untuk berpotensi mendeportasi individu-individu ini, sehingga membuat banyak imigran takut untuk meninggalkan rumah mereka. • Putusan ini sangat signifikan karena merusak stabilitas ribuan non-warga negara yang mengandalkan perlindungan ini untuk tinggal dan bekerja secara legal di AS.

• Pemimpin Montgomery County telah mengutuk serangkaian putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada hari Kamis yang membatalkan Temporary Protected Status (TPS) bagi para migran. • James Percival, penasihat umum di Department of Homeland Security, memuji putusan tersebut sebagai kemenangan bagi supremasi hukum, dengan menegaskan bahwa TPS memang dimaksudkan untuk bersifat sementara. • Keputusan pengadilan tersebut juga memudahkan deportasi penduduk tetap sah yang melakukan kejahatan dan melarang individu untuk mengajukan suaka jika mereka tidak masuk ke Amerika Serikat.

• Catherine Herridge melakukan upaya terakhir untuk menghindari penalti terkait serangkaian berita yang ia tulis pada tahun 2017 untuk Fox News • Lebih dari dua tahun lalu, seorang hakim pengadilan distrik AS mengambil langkah luar biasa dengan menetapkan jurnalis investigasi veteran Catherine Herridge dalam penghinaan perdata, memerintahkannya untuk membayar denda harian yang besar sebesar $800 per hari kecuali ia mengungkapkan sumber-sumber untuk serangkaian berita yang ia tulis pada 2017 untuk Fox News. • Sejak itu, kasus ini bergerak perlahan melalui proses banding, di mana Herridge mengalami serangkaian kekalahan. Pada hari Selasa, pengadilan banding AS untuk sirkuit Distrik Columbia mengeluarkan putusan satu kalimat yang menolak permohonan Herridge untuk menangguhkan putusan Februari 2024 yang menetapkannya dalam tindak penghinaan, sebuah perintah yang dibuat oleh hakim pengadilan distrik Christopher R Cooper.

• Ketegangan internal di antara para hakim Supreme Court menjadi lebih terlihat seiring dengan cepatnya pengadilan mengeluarkan serangkaian opini besar. • Perselisihan publik ini muncul bahkan ketika beberapa putusan paling signifikan dan berisiko tinggi pada periode ini masih tertunda. • Gesekan tersebut menyoroti perbedaan ideologis atau prosedural di dalam pengadilan selama periode kritis pengambilan keputusan yudisial.

• Mahkamah Agung memutuskan dalam kasus *Mullin v. Doe* bahwa hukum federal sebagian besar mencegah hakim untuk meninjau keputusan pemerintah terkait pemberian atau penghentian Temporary Protected Status (TPS). • Kemenangan hukum bagi pemerintahan Trump ini memperluas wewenang deportasi eksekutif dan membatasi akses suaka bagi migran dari 13 negara tertentu. • Keputusan ini menandakan pergeseran menuju kontrol eksekutif yang lebih besar atas imigrasi dengan mengurangi pengawasan yudisial dan memungkinkan pemerintah untuk bertindak lebih cepat.

• Mahkamah Agung memutuskan bahwa migran harus secara fisik menginjakkan kaki di tanah AS untuk memenuhi syarat mengajukan suaka. • Kritikus keputusan ini berpendapat bahwa persyaratan tersebut mungkin secara tidak sengaja menciptakan insentif yang lebih kuat bagi individu untuk mencoba melakukan penyeberangan perbatasan secara ilegal. • Putusan ini memperjelas ambang batas hukum untuk kelayakan suaka, dengan mengalihkan fokus pada kehadiran fisik di dalam negara tersebut.

• Pada hari Kamis, 25 Juni, Mahkamah Agung AS memutuskan untuk mendukung upaya administrasi Trump dalam mencabut Status Perlindungan Sementara (TPS) dari ratusan ribu warga Haiti dan Suriah. • Kemenangan hukum ini memungkinkan administrasi untuk menghapus perlindungan bagi individu-individu tersebut, yang sebelumnya tinggal secara legal di AS dan terlindungi dari deportasi. • Putusan ini sangat signifikan karena memberi wewenang kepada administrasi untuk memblokir pencari suaka di perbatasan AS-Meksiko dan memperketat kebijakan suaka secara keseluruhan.

• Mahkamah Agung mengeluarkan serangkaian putusan 6-3 pada hari Kamis, memberikan kemenangan hukum yang signifikan bagi Presiden Trump terkait imigrasi dan bagi para pendukung hak kepemilikan senjata. • Keputusan-keputusan ini memperkuat pengaruh mayoritas konservatif saat ini di pengadilan, meskipun putusan tersebut dilaporkan meningkatkan ketegangan di antara para hakim. • Hasil ini sangat krusial karena memperkokoh interpretasi yang lebih luas terhadap hak-hak Amandemen Kedua dan memperluas wewenang eksekutif atas kebijakan imigrasi.

• Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan pada hari Kamis yang membatasi kemampuan warga negara Amerika untuk menggugat produsen pestisida atas dugaan bahaya kesehatan yang disebabkan oleh produk mereka. • Keputusan ini dipandang sebagai kemunduran hukum yang signifikan bagi gerakan "Make America Healthy Again" (MAHA), yang mengadvokasi regulasi kimia yang lebih ketat dan akuntabilitas korporasi. • Putusan ini menjadi penting karena membatasi jalur hukum yang tersedia bagi individu yang mencari ganti rugi atas penyakit terkait pestisida, yang berpotensi melindungi perusahaan kimia dari litigasi di masa depan.

• Mahkamah Agung memutuskan untuk memenangkan produsen Roundup, yang secara efektif memblokir ribuan gugatan "kelalaian dalam memberi peringatan" di pengadilan negara bagian yang menuduh pembasmi rumput tersebut menyebabkan kanker. • Keputusan ini menyusul kasus spesifik di mana seorang penduduk Missouri sebelumnya telah dianugerahi ganti rugi sebesar $1,25 juta setelah menderita limfoma non-Hodgkin akibat penggunaan produk selama puluhan tahun. • Putusan ini signifikan karena selaras dengan sikap pemerintahan saat ini, namun bertentangan dengan tujuan gerakan "Make America Healthy Again" (MAHA).

• Mahkamah Agung AS dijadwalkan untuk mengeluarkan beberapa putusan penting Kamis ini, termasuk keputusan mengenai apakah surat suara melalui pos yang tiba setelah Hari Pemilihan dapat dihitung. • Mantan Presiden Donald Trump sebelumnya mengklaim di Truth Social bahwa sistem peradilan telah "direkayasa" dan memprediksi bahwa para hakim akan memberikan putusan yang bertentangan dengan kebijakannya. • Putusan-putusan ini sangat signifikan karena dapat berdampak pada integritas pemilu dan implementasi kebijakan, yang berpotensi memicu ledakan kemarahan publik dari Trump jika hasilnya tidak menguntungkan.

• Mahkamah Agung AS memberikan kemenangan signifikan bagi pemerintahan Trump dengan mengizinkan penghentian perlindungan imigrasi bagi warga Suriah dan Haiti. • Putusan tersebut lebih lanjut memungkinkan pemerintah untuk mengusir pencari suaka di perbatasan selatan, mencerminkan upaya yang lebih luas untuk memperketat kontrol perbatasan. • Secara bersamaan, presiden sedang mendorong Save America Act untuk menerapkan persyaratan ID pemilih yang lebih ketat dan membatasi pemungutan suara melalui surat menjelang pemilihan pertengahan periode November.