Court Ruling

• Mahkamah Agung memenangkan Donald Trump terkait pemungutan suara melalui pos pada hari Senin, meskipun pengadilan tidak sampai menyatakan perintah spesifiknya legal. • Keputusan tersebut menghindari putusan definitif mengenai legalitas mandat pemungutan suara, sehingga meninggalkan ambiguitas hukum yang signifikan tanpa penyelesaian. • Kurangnya kejelasan ini menjadi penting karena gagal menyelesaikan perselisihan yang mendasarinya, yang berpotensi menyebabkan kebingungan luas bagi pemilih dan penyelenggara pemilu.

• Mantan Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengubah prosedur surat suara melalui pos dan verifikasi pemilih menjelang pemilihan tengah periode. • Langkah-langkah utama mencakup pembuatan daftar kewarganegaraan bagi negara bagian oleh pemerintah federal, Departemen Kehakiman yang memprioritaskan investigasi terhadap pemungutan suara yang tidak sah, dan Postal Service yang menerapkan barcode pelacakan pada amplop surat suara. • Perubahan ini penting karena berupaya meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan pemilih dan meningkatkan transparansi pengiriman surat suara melalui pos.

• Mahkamah Agung telah menghapus hambatan hukum, memfasilitasi upaya pemerintahan Trump untuk menerapkan pembatasan yang lebih ketat pada pemungutan suara melalui surat. • Hakim Holmes memperingatkan bahwa mewajibkan desain paket surat suara yang baru adalah hal yang tidak realistis, karena kantor pemilihan kabupaten sudah memiliki materi yang dicetak dan siap untuk pemilihan umum. • Penerapan desain amplop baru yang dimandatkan oleh USPS akan menyebabkan tekanan finansial yang signifikan dan gangguan logistik karena terbatasnya vendor percetakan serta persyaratan otomatisasi yang ketat.

• Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terbatas pada 24 Agustus 2026 terkait pemungutan suara lewat pos, meskipun tidak sampai membahas konstitusionalitas perintah eksekutif spesifik dari Donald Trump. • Hakim Ketanji Brown Jackson menyatakan ketidaksetujuannya, memperingatkan bahwa keputusan tersebut menciptakan "mimpi buruk Kafkaesque" dengan menyuntikkan kekacauan dan ketidakpastian yang tidak perlu ke dalam proses pemilihan umum. • Pakar hukum pemilu John J. dari Quinnipiac University menunjukkan bahwa putusan tersebut membiarkan pertanyaan hukum penting tidak terjawab, yang berpotensi mempersulit prosedur pemungutan suara untuk midterm mendatang.

• Seorang hakim federal di Massachusetts memutuskan bahwa pemerintahan Trump melanggar perintah pengadilan sebelumnya dengan melanjutkan pembatasan pemungutan suara melalui surat. • Keputusan ini menyusul putusan terpisah namun terkait dari Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada Senin, 24 Agustus 2026. • Putusan ini signifikan karena membahas mosi darurat dari kelompok hak pilih yang berupaya melindungi akses surat suara menjelang pemilihan umum mendatang.

• Mahkamah Agung mengeluarkan putusan mengenai batasan pemungutan suara melalui pos, yang memicu kekhawatiran atas potensi kebingungan pemilih menjelang pemilihan November. • Meskipun putusan tersebut menetapkan batasan hukum baru, beberapa negara bagian telah bertekad untuk menggugat guna mencegah batasan ini berlaku sebelum pemungutan suara mendatang. • Pakar hukum dan pejabat negara bagian memperingatkan bahwa perubahan aturan yang terjadi sangat dekat dengan pemilihan dapat menghilangkan hak pilih pemilih atau menyebabkan kesalahan administratif.

• Jaksa Agung sedang mempertimbangkan banding setelah Hakim Desmond Fagan menolak permintaan perintah terorisme terhadap Mohommed Farhat yang menulis ‘Fuk Israel’ pada mobil-mobil. • Pemerintah New South Wales dapat mengajukan banding atas keputusan kontroversial hakim pengadilan tertinggi yang menolak permintaannya untuk perintah terorisme terhadap seorang pria Sydney yang terpidana karena menulis “Fuk Israel” pada mobil dan membakar kendaraan lain pada akhir 2024. • Hakim Desmond Fagan minggu ini menemukan bahwa mencela Israel adalah “komentar politik” dan bukan antisemitisme. Ia menolak permohonan negara agar Mohommed Farhat dikenakan perintah pengawasan diperpanjang selama satu tahun di bawah Terrorism Act saat dibebaskan dari penjara.

• Mantan Presiden Trump sedang menjajaki strategi hukum untuk mempertahankan tujuan kebijakan utama menyusul putusan Mahkamah Agung yang merugikan terkait tarif, kewarganegaraan berdasarkan hak kelahiran (birthright citizenship), dan independensi Federal Reserve. • Pakar hukum menunjukkan bahwa upaya ini bukan merupakan pembangkangan terang-terangan terhadap yudikatif, melainkan dirancang untuk menguji batasan dan limitasi dari keputusan pengadilan tersebut. • Langkah-langkah ini menjadi penting karena menonjolkan ketegangan yang terus berlanjut antara ambisi eksekutif dan pengawasan yudisial atas mandat ekonomi dan imigrasi yang signifikan.

Gedung Putih terus menargetkan Cook meskipun ada keputusan dari hakim yang menjunjung tinggi independensi Federal Reserve

• Sekitar 50.000 migran menyeberang ke eksklave Afrika Utara Spanyol, Ceuta, minggu ini, yang mengakibatkan sedikitnya 57 kematian. • Lonjakan massa tersebut telah melumpuhkan otoritas setempat dan memicu krisis politik di seluruh Uni Eropa. • Sebagai tanggapan atas lonjakan ini, Italia telah menerapkan kontrol perbatasan sementara bagi kedatangan dari Spanyol, dan Prancis memperketat pemeriksaan perbatasannya.

• Parlemen India telah memperkenalkan UU CAPF 2026, yang secara efektif membatalkan putusan Mahkamah Agung terkait promosi perwira Central Armed Police Forces. • Langkah legislatif ini mengikuti preseden konstitusional panjang di mana Parlemen membatalkan putusan yudisial, dengan mengutip contoh seperti Amandemen Pertama, kasus Shah Bano, dan sengketa Vodafone. • Undang-undang ini signifikan karena menunjukkan kekuasaan cabang legislatif untuk membatalkan kemenangan pengadilan melalui hukum baru, yang berdampak pada lintasan karier personel CAPF.

Pengadilan memutuskan minggu lalu terhadap kebijakan untuk mengurangi perlindungan bagi pencari suaka yang menghadapi pemulangan di bawah skema one in, one out.

• Rebecca Slaughter, yang dipecat oleh Trump dari FTC pada tahun 2025, khawatir lembaga-lembaga pemerintah akan melemah akibat ancaman pemecatan jika mengambil keputusan yang bertentangan dengan keinginan presiden. • Pejabat federal yang dipecat oleh pemerintahan Trump menyebut keputusan terbaru Mahkamah Agung sebagai "belati di jantung" layanan sipil yang akan membuka peluang bagi lembaga pemerintah federal independen terhadap korupsi dan manipulasi sesuai keinginan presiden. • Sejak Donald Trump menjabat kembali pada Januari 2025, ia telah memecat lebih dari 50 pejabat dari lembaga federal sementara pemerintahan Trump secara terbuka berupaya agar Mahkamah Agung membatalkan keputusan penting tahun 1935 yang membatasi kekuasaan presiden atas lembaga independen, yang dikenal sebagai Humphrey’s Executor.

• Mayoritas konservatif Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan bulan lalu yang memperluas wewenang presiden atas lembaga federal independen. • Keputusan tersebut secara khusus menegaskan bahwa Presiden Donald Trump memiliki kekuasaan untuk menjalankan kontrol yang lebih besar atas operasional lembaga-lembaga tersebut. • Para pembela lingkungan memperingatkan bahwa pergeseran ini dapat menyebabkan penyalahgunaan korporasi dan berdampak negatif pada pengawasan regulasi di negara bagian seperti North Dakota.

• Mahkamah Agung menangani isu-isu kritis terkait pemilu dan penarikan batas wilayah pemilihan dalam kasus-kasus termasuk Malliotakis v. Williams, LULAC v. Abbott, dan Bost v. Illinois State Board of Elections. • Putusan mengenai kasus penarikan batas wilayah dari New York dan Texas menunjukkan bahwa legislator negara bagian masih memiliki keleluasaan yang signifikan untuk mencari keuntungan partisan saat menarik garis distrik. • Dalam kasus Bost, Mahkamah Agung memeriksa kedudukan hukum kandidat politik untuk menggugat undang-undang negara bagian yang mengatur administrasi pemilihan umum.

• Permintaan peninjauan kembali ini muncul setelah laporan Fox News mengenai rumah sakit di Texas yang mengiklankan layanan persalinan di Meksiko. • Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa ia akan meminta Mahkamah Agung AS untuk mempertimbangkan kembali putusannya bahwa amandemen ke-14 konstitusi AS menjamin kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, mengingat apa yang ia gambarkan sebagai bukti baru yang mengejutkan: sebuah rumah sakit di Texas yang mengiklankan layanannya kepada calon ibu di Meksiko melalui dua papan reklame. • “Papan tanda dan papan reklame dipasang di seluruh perbatasan Selatan kami, dan Meksiko, mengiklankan BIRTHRIGHT CITIZENSHIP, dengan ‘Persalinan mulai dari $4000’, tulis presiden di platform media sosialnya, yang tampak sebagai hiperbola dari laporan Fox News tentang hanya dua papan reklame.

• Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Trump v. Slaughter dikritik karena memperluas kontrol eksekutif dan memungkinkan pemerintah menjalankan pengaruh partisan yang lebih besar atas kehidupan sehari-hari warga Amerika. • Keputusan tersebut dibingkai sebagai langkah yang semakin mempolitisasi ranah non-pemerintah, yang berpotensi berdampak pada bagaimana tokoh publik dan outlet media berinteraksi. • Penulis menyoroti peran program seperti "The View" di ABC sebagai platform kritis dan non-terisolasi bagi para politisi—termasuk Joe Biden dan Donald Trump—untuk menjangkau pemilih yang beragam.

• Mayoritas konservatif Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang mengizinkan presiden untuk memecat pemimpin regulator pemerintah independen dengan alasan apa pun atau tanpa alasan sama sekali. • Keputusan ini membatalkan preseden hukum berusia 91 tahun yang dirancang untuk melindungi kepala lembaga dari tekanan dan campur tangan politik. • Para kritikus berpendapat bahwa putusan tersebut memprioritaskan ideologi di atas imparsialitas, yang berpotensi memungkinkan presiden di masa depan untuk menyalahgunakan kekuasaan eksekutif.

Tinjauan terhadap kasus ini, keputusan pengadilan banding, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi persaingan untuk menggantikan Emmanuel Macron

Hasil kasus pengadilan melawan Associated Newspapers Limited diharapkan keluar sore ini. Duke of Sussex, yang tiba di Inggris pada hari Senin, berharap dapat menginap di kediaman resmi ayahnya selama satu malam minggu ini saat ia mengunjungi London. • Ia juga akan pergi ke Birmingham untuk menjalani serangkaian kegiatan amal, termasuk mempromosikan Invictus Games. Baca selengkapnya...

Organisasi olahraga perguruan tinggi yang dipimpin oleh Charlie Baker melarang atlet trans dari olahraga wanita setelah perintah Trump tahun 2025

• Mahkamah Agung memutuskan bahwa partai politik nasional diizinkan untuk membelanjakan dana tanpa batas dalam koordinasi langsung dengan kandidat mereka. • Keputusan ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada pemilihan Senat AS di Texas antara Ken Paxton dari Partai Republik dan James Talarico dari Partai Demokrat. • Putusan ini menjadi penting karena menghapus batasan pengeluaran sebelumnya pada pengeluaran terkoordinasi, yang berpotensi membanjiri persaingan dengan sumber daya partai nasional.

• Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan bersejarah yang memengaruhi kewarganegaraan berdasarkan hak kelahiran, olahraga transgender, surat suara melalui pos, dan pengeluaran kampanye. • Putusan utama menghapus pembatasan keuangan politik pasca-Watergate, yang memungkinkan partai politik untuk meningkatkan kontribusi mereka kepada kandidat federal. • Keputusan ini memperpanjang tren deregulasi selama 20 tahun yang dimulai oleh putusan Citizens United tahun 2010, yang mengizinkan pengeluaran korporasi dan serikat pekerja tanpa batas untuk komunikasi politik.

• Mahkamah Agung mengakhiri masa sidangnya dengan beberapa putusan besar yang berfokus pada ras, diskriminasi, serta persinggungan antara sejarah dan hukum. • Dalam keputusan kunci, pengadilan mengizinkan pemerintah AS untuk menghentikan perlindungan deportasi bagi warga Haiti dan Suriah yang sebelumnya melarikan diri dari kekerasan dan bencana alam. • Putusan ini mendukung langkah pemerintahan Trump untuk mencabut status perlindungan sementara, yang mencerminkan pergeseran kebijakan yang lebih luas terkait imigran dari negara-negara berkembang.

• Empat pengadilan banding telah membatalkan kebijakan penahanan wajib administrasi Trump, yang mengizinkan penahanan imigran tanpa batas waktu tanpa jaminan. • Praktik yang dipermasalahkan ini menolak pemberian jaminan bagi individu yang ditangkap oleh otoritas imigrasi tanpa memandang lamanya masa tinggal mereka di AS. • Tren hukum ini menyoroti meningkatnya tantangan yudisial terhadap prinsip-prinsip utama strategi penegakan imigrasi pemerintah, meskipun dua pengadilan lainnya mendukung kebijakan tersebut.

• Sistem kesehatan AS menghadapi potensi krisis karena putusan Mahkamah Agung dapat membuka jalan bagi deportasi massal. • Para ahli memperingatkan bahwa deportasi ini akan memperburuk kekurangan staf yang sudah ada di rumah sakit dan ruang gawat darurat, dengan sektor perawatan jangka panjang diperkirakan akan mengalami gangguan paling signifikan. • Situasi ini menjadi penting karena penghapusan pekerja migran akan semakin meng destabilkan infrastruktur medis yang sudah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan pasien.

• Mahkamah Agung mengakhiri masa sidangnya dengan beberapa putusan besar yang membahas ras, diskriminasi, dan interpretasi hukum terhadap sejarah. • Mahkamah tetap terbelah dalam kasus-kasus kritis yang melibatkan imigrasi, kewarganegaraan berdasarkan hak kelahiran, dan perlindungan hak pilih. • Keputusan-keputusan ini telah mengubah lanskap politik secara signifikan, karena hampir selusin negara bagian Selatan telah mulai melakukan redistrikasi untuk menghapus distrik dengan mayoritas penduduk kulit hitam.

• Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa putusan besar yang membahas isu-isu kontroversial terkait ras, sejarah, dan hukum. • Para hakim sangat terbagi dalam kasus-kasus yang secara khusus berdampak pada kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, kebijakan imigrasi, dan hak pilih. • Keputusan-keputusan ini sangat signifikan karena membentuk interpretasi hukum mengenai kewarganegaraan dan aksesibilitas partisipasi demokratis.