Supreme Court

• Hakim Agung Elena Kagan dan Amy Coney Barrett hadir di Capitol Hill untuk mengadvokasi peningkatan dana keamanan guna mengatasi kebutuhan anggaran Mahkamah Agung yang melonjak. • Dalam kesaksian tersebut, Hakim Kagan menekankan perlunya mekanisme penegakan formal untuk memastikan standar keamanan terpenuhi, sementara Hakim Barrett menyatakan kewaspadaan terkait kompleksitas pengaturan pejabat cabang yudisial. • Permintaan ini menyoroti kekhawatiran yang berkembang atas keselamatan para hakim dan kecukupan langkah-langkah perlindungan saat ini di tengah iklim politik yang tidak stabil.

• Musk membagikan uang kepada tiga orang sebelum pemilihan tahun 2025, yang ia klaim sangat krusial bagi agenda Trump • Miliarder Elon Musk kemungkinan melanggar hukum Wisconsin ketika ia memberikan cek senilai $1 juta kepada para pemilih dalam pemilihan mahkamah agung negara bagian tahun 2025, menurut temuan panel pemilihan bipartisan. • Musk membagikan uang tersebut sebelum pemungutan suara, yang ia klaim sangat kritis bagi agenda Donald Trump dan “masa depan peradaban”. Lanjutkan membaca...

• Hakim Agung Elena Kagan dan Amy Coney Barrett memberikan kesaksian di hadapan Kongres untuk meminta peningkatan dana keamanan menyusul meningkatnya ancaman terhadap pengadilan. • Penampilan ini menandai pertama kalinya hakim Agung memberikan kesaksian di hadapan Kongres sejak 2019, yang menekankan urgensi situasi keamanan saat ini. • Para hakim memperingatkan bahwa intimidasi politik terhadap lembaga peradilan telah melewati batas kritis dan menimbulkan bahaya langsung bagi keselamatan anggota pengadilan secara individu.

• Hakim Agung Elena Kagan dan Amy Coney Barrett bertemu dengan para anggota legislatif pada hari Selasa dalam sidang anggaran rutin di Capitol Hill untuk membahas pendanaan keamanan. • Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Rosa DeLauro, menggunakan kesempatan tersebut untuk mengadvokasi rancangan undang-undang yang melarang sebagian besar pemberian hadiah dan penerapan mekanisme penegakan aturan etika Pengadilan. • Hakim Kagan menyatakan dukungan terhadap sistem penegakan hukum, namun memperingatkan bahwa pembuatannya sulit, karena pemaksaan eksternal oleh Kongres atau Presiden dapat mengompromikan independensi yudisial.

• Hakim Agung Amy Coney Barrett dan Elena Kagan memberikan kesaksian mengenai permintaan anggaran pengadilan tinggi, yang secara khusus mencari peningkatan pendanaan untuk keamanan. • Hakim Barrett menekankan bahwa tingkat ancaman saat ini terhadap para hakim "sangat tinggi," menyoroti kekhawatiran keselamatan yang meningkat bagi para pejabat peradilan. • Perwakilan Dave Joyce (R-Ohio) mendukung permintaan tersebut, menyatakan bahwa para hakim harus dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut akan keselamatan diri mereka sendiri atau keluarga mereka.

• Hakim Agung Elena Kagan dan Amy Coney Barrett memberikan kesaksian di hadapan Kongres untuk meminta tambahan dana keamanan sebesar jutaan dolar. • Penampilan langka ini menandai pertama kalinya para hakim bersaksi di hadapan anggota legislatif sejak 2019, yang didorong oleh lonjakan risiko keamanan. • Data U.S. Marshals Service mengungkapkan lebih dari 600 ancaman terhadap hakim federal pada tahun fiskal 2023, menyusul pembatalan Roe v. Wade.

• Dua hakim Agung AS memberikan kesaksian di hadapan Kongres untuk meminta pendanaan keamanan tambahan sebesar $228 juta (£170,3 juta). • Permintaan ini menyusul meningkatnya ancaman terhadap lembaga peradilan, termasuk hoaks "swatting" dan kebutuhan akan rompi anti peluru. • Lonjakan permusuhan ini terjadi setelah berakhirnya masa sidang Juni pengadilan tersebut, yang mencakup putusan kontroversial mengenai hak pilih, tarif, dan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.

• Hakim Agung memberikan kesaksian langka di kongres untuk membahas risiko keamanan kritis dan pertimbangan etika yang dihadapi pengadilan. • Mahkamah Agung telah mengajukan anggaran sebesar $228 juta untuk tahun fiskal mendatang, yang mewakili peningkatan sekitar 10% dibandingkan pendanaan tahun sebelumnya. • Kesaksian ini menyoroti meningkatnya kebutuhan lembaga peradilan akan perlindungan dan transparansi yang lebih baik di tengah tekanan eksternal yang kian meningkat.

• Hakim Agung Elena Kagan dan Amy Coney Barrett memberi kesaksian di hadapan Senat untuk mengadvokasi peningkatan anggaran keamanan. • Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap peningkatan signifikan ancaman yang ditujukan kepada lembaga peradilan dan anggotanya. • Kesaksian ini menyoroti kekhawatiran keselamatan yang semakin meningkat yang dihadapi oleh pengadilan tertinggi negara tersebut di tengah iklim politik yang tidak stabil.

• Hakim Mahkamah Agung Elena Kagan dan Amy Coney Barrett mengunjungi Capitol Hill untuk bertemu dengan dua komite kongres terkait permintaan keamanan dan masalah yudisial lainnya. • Hakim Barrett menyoroti kompleksitas konstitusional dalam menetapkan mekanisme penegakan hukum bagi Mahkamah Agung, mengacu pada posisi unik lembaga tersebut dalam cabang yudisial pemerintahan. • Kunjungan ini mempertegas ketegangan dan dialog yang sedang berlangsung antara lembaga yudikatif dan legislatif terkait pengawasan serta implementasi mandat hukum.

• Hakim Agung Amy Coney Barrett memberi tahu para anggota legislatif pada hari Selasa bahwa terjadi peningkatan tajam ancaman yang menargetkan dirinya dan hakim-hakim lainnya. • Barrett menekankan bahwa risiko keamanan ini semakin mengganggu kehidupan pribadi dan keluarga para anggota pengadilan. • Kesaksian tersebut berfungsi sebagai permintaan resmi kepada Kongres untuk mengalokasikan lebih banyak dana guna meningkatkan langkah-langkah keamanan yang melindungi para hakim.

• Anggota Perwakilan Rakyat Alexandria Ocasio-Cortez, Jamie Raskin, dan Senator Ben Ray Luján telah mengajukan undang-undang untuk memberlakukan batas ketat sebesar $50 pada hadiah yang diterima oleh Hakim Mahkamah Agung. • RUU ini bertujuan untuk menindak tegas pemberian hadiah mewah dan menyelaraskan aturan etika Mahkamah Agung dengan larangan hadiah yang sudah berlaku bagi anggota Kongres, pejabat cabang eksekutif, dan hakim lainnya. • Langkah ini menjawab kekhawatiran yang sedang berlangsung mengenai transparansi yudisial dan potensi pengaruh yang tidak semestinya melalui hadiah bernilai tinggi.

• Pengacara hak sipil Sherrilyn Ifill mengkritik masa jabatan Mahkamah Agung yang baru saja selesai, menggambarkan lintasan hukumnya telah mencapai "stratosfer" dalam hal ekstremitas. • Berbicara di podcast Amicus milik Slate, Ifill berpendapat bahwa kemenangan sesekali bagi demokrasi tertutup oleh penalaran hukum bermasalah yang digunakan para hakim untuk mencapai keputusan mereka. • Kritik tersebut menyoroti kekhawatiran yang berkembang di kalangan pakar hukum bahwa pergeseran ideologis Mahkamah Agung saat ini merusak norma-norma yudisial yang telah lama ada dan stabilitas demokratis.

• Hakim Mahkamah Agung Elena Kagan dan Amy Coney Barrett memberikan kesaksian di hadapan anggota DPR pada hari Selasa terkait permintaan anggaran yudikatif. • Fokus utama dari kesaksian tersebut adalah kebutuhan mendesak akan peningkatan langkah-langkah keamanan untuk melindungi lembaga peradilan. • Permintaan ini menyoroti kekhawatiran yang berkembang atas keselamatan pejabat pengadilan tinggi dan infrastruktur hukum.

• Anggota legislatif Partai Republik di Kansas telah mengusulkan amandemen konstitusi untuk merombak secara mendasar Mahkamah Agung negara bagian tersebut. • Pihak lawan, termasuk koalisi Kansas United for Impartial Courts, berpendapat bahwa perubahan ini akan mengubah hakim yang tidak memihak menjadi "politisi yang bisa dibeli" dengan memperkenalkan pemilihan hakim melalui pemungutan suara. • Langkah ini dipandang sebagai potensi pintu masuk bagi pendanaan luar negara bagian senilai jutaan dolar dan pengaruh miliarder untuk mendikte putusan peradilan, meniru tren dalam pemilihan pengadilan negara bagian lainnya.

Hakim Elena Kagan dan Amy Coney Barrett tampil di hadapan anggota DPR untuk meminta peningkatan keamanan bagi lembaga peradilan. Hakim Agung Elena Kagan dan Amy Coney Barrett memberikan kesaksian pada hari Selasa di depan anggota DPR untuk membahas permintaan anggaran pengadilan, khususnya kebutuhan akan peningkatan keamanan bagi lembaga peradilan. Hakim yang tampil di hadapan para anggota legislatif tersebut mengonfirmasi bahwa setiap hakim ditugaskan "antara empat hingga delapan anggota detail keamanan". Baca selengkapnya...

• Hakim Agung Amy Coney Barrett dan Elena Kagan memberikan kesaksian di hadapan DPR mengenai perlunya peningkatan anggaran keamanan karena meningkatnya ancaman terhadap para hakim. • Dalam masalah hukum terpisah, Hunter Biden memenangkan gugatan pencemaran nama baik dengan total $1,7 juta terhadap sekutu Donald Trump, Tony Bobulinski (disebut sebagai Byrne dalam teks). • Gugatan tersebut berpusat pada klaim palsu bahwa Hunter Biden menerima suap sebesar $800 juta untuk memengaruhi kebijakan AS dan membuka pembekuan aset Iran senilai $8 miliar.

• Mahkamah Agung mengakhiri masa sidang 2025–2026 dengan fokus utama pada ruang lingkup dan batasan kekuasaan eksekutif. • Dalam kasus *Slaughter*, Mahkamah menegaskan kontrol presiden yang luas atas sebagian besar lembaga federal "independen". • Sebaliknya, dalam kasus *Cook*, Ketua Mahkamah Agung Roberts menolak upaya Donald Trump untuk memecat seorang pejabat Federal Reserve, dengan alasan perlunya pengawasan yudisial untuk mencegah pemberhentian sewenang-wenang.

• Hakim Amy Coney Barrett dan Elena Kagan dijadwalkan untuk memberikan kesaksian di hadapan Kongres terkait permintaan pendanaan sebesar $228 juta khusus untuk peningkatan keamanan Mahkamah Agung. • Lembaga peradilan secara luas telah meminta total $920,9 juta untuk keamanan pada tahun fiskal 2027, yang menandai peningkatan sebesar 3,2% atau senilai $28,9 juta dibandingkan anggaran tahun 2026. • Permintaan ini menyoroti kebutuhan kritis untuk memperkuat perlindungan bagi pengadilan tertinggi negara di tengah ancaman keamanan yang terus berkembang.

• Rebecca Slaughter, yang dipecat oleh Trump dari FTC pada tahun 2025, khawatir lembaga-lembaga pemerintah akan melemah akibat ancaman pemecatan jika mengambil keputusan yang bertentangan dengan keinginan presiden. • Pejabat federal yang dipecat oleh pemerintahan Trump menyebut keputusan terbaru Mahkamah Agung sebagai "belati di jantung" layanan sipil yang akan membuka peluang bagi lembaga pemerintah federal independen terhadap korupsi dan manipulasi sesuai keinginan presiden. • Sejak Donald Trump menjabat kembali pada Januari 2025, ia telah memecat lebih dari 50 pejabat dari lembaga federal sementara pemerintahan Trump secara terbuka berupaya agar Mahkamah Agung membatalkan keputusan penting tahun 1935 yang membatasi kekuasaan presiden atas lembaga independen, yang dikenal sebagai Humphrey’s Executor.

• Pemerintah terpaksa mengembalikan bea masuk kepada perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang ke AS yang terkena dampak tarif Trump • Pemerintah AS telah mengembalikan puluhan miliar dolar tarif yang dikumpulkan sebelum Mahkamah Agung memutuskan bahwa hal tersebut ilegal, menurut angka anggaran yang dirilis pada hari Senin. • Tarif – pajak atas barang impor – telah menjadi bagian utama dari rencana ekonomi Presiden Donald Trump sejak ia menjabat kembali tahun lalu. Baca selengkapnya...

• Sebuah kritik terhadap periode sidang terbaru Mahkamah Agung AS berpendapat bahwa para hakim menunjukkan "ketidakmaluan" yang semakin meningkat dalam perilaku yudisial mereka. • Analisis tersebut mengklaim bahwa Mahkamah Agung telah meninggalkan kebajikan hukum inti, termasuk pengendalian yudisial, konsistensi, dan prinsip stare decisis. • Pergeseran ini disajikan sebagai tren yang berbahaya, karena kurangnya disiplin memungkinkan para hakim untuk menggunakan kekuasaan luar biasa dengan cara yang berpotensi menyalahgunakan.

• Mayoritas konservatif Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan bulan lalu yang memperluas wewenang presiden atas lembaga federal independen. • Keputusan tersebut secara khusus menegaskan bahwa Presiden Donald Trump memiliki kekuasaan untuk menjalankan kontrol yang lebih besar atas operasional lembaga-lembaga tersebut. • Para pembela lingkungan memperingatkan bahwa pergeseran ini dapat menyebabkan penyalahgunaan korporasi dan berdampak negatif pada pengawasan regulasi di negara bagian seperti North Dakota.

• Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan pada 29 Juni dalam kasus Trump v. Slaughter, yang secara khusus membatalkan preseden yang ditetapkan oleh Humphrey's Executor. • Putusan ini mengubah tingkat kendali presiden atas lembaga federal, yang berpotensi membuat kepemimpinan lembaga lebih rentan untuk diberhentikan. • Keputusan ini penting bagi pemberi kerja karena menunjukkan bahwa panduan lembaga federal dan prioritas penegakan hukum mungkin menjadi lebih fluktuatif dan cenderung berubah.

• Mahkamah Agung AS telah mengakhiri masa sidang saat ini dan memasuki masa reses musim panas hingga Oktober. • Masa sidang ini ditandai dengan beberapa keputusan profil tinggi yang menghasilkan campuran kemenangan dan kekalahan hukum bagi mantan Presiden Donald Trump. • Keputusan-keputusan ini sangat signifikan karena membentuk lanskap hukum dan memberikan wawasan tentang kecenderungan ideologis para hakim saat ini.

• Mahkamah Agung memutuskan bahwa presiden memiliki wewenang untuk memecat komisaris Federal Trade Commission, mengabaikan perlindungan yang sebelumnya ditetapkan oleh undang-undang pemberi wewenang. • Penulis mengkritik Ketua Mahkamah Agung Roberts karena menggunakan "sejarah yang buruk" dan preseden yang tidak konsisten untuk membentuk kembali birokrasi federal agar sesuai dengan pandangan tertentu tentang kekuasaan eksekutif. • Keputusan ini dibingkai sebagai pelanggaran prinsip-prinsip republikan, dengan penulis berargumen bahwa perubahan kebijakan tersebut seharusnya dicapai melalui pemilihan umum dan tindakan legislatif, bukan melalui dekrit yudisial.

• Panel ahli hukum meninjau masa jabatan Mahkamah Agung baru-baru ini, yang dikarakteristikkan sebagai periode "supremasi yudisial" yang secara signifikan mengikis kekuasaan legislatif Kongres. • Beberapa kemunduran hukum utama yang disoroti mencakup pelemahan Voting Rights Act dalam kasus *Callais and Milligan* serta perluasan kekuasaan "eksekutif tunggal" dalam *Trump v. Slaughter*. • Para ahli berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah menulis ulang Amandemen Rekonstruksi dan semakin membiarkan "shadow docket" memengaruhi keputusan pokok perkara formal tanpa pembenaran yang cukup.

• Mahkamah Agung AS mengakhiri masa sidang bersejarah yang ditandai dengan opini-opini penting dan ketergantungan besar pada "shadow docket" untuk putusan darurat. • Pertempuran hukum utama berfokus pada persinggungan antara hak kepemilikan senjata dan hak properti, khususnya melalui kasus-kasus seperti US v. Hemani dan Wolford v. Lopez. • Keputusan dalam masa sidang ini sangat signifikan karena membahas isu-isu nasional yang kritis, termasuk definisi kewarganegaraan AS dan dampak kebijakan politik terhadap putusan yudisial.