Court Expands

• Mahkamah Agung memutuskan pada hari Senin bahwa perlindungan pemberhentian bagi anggota Federal Trade Commission (FTC) adalah inkonstitusional. • Keputusan ini membatalkan preseden hukum berusia 90 tahun yang sebelumnya memungkinkan Kongres untuk melindungi pejabat di lembaga independen agar tidak dipecat oleh presiden sesuka hati. • Putusan ini secara signifikan memperluas kekuasaan presiden dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada cabang eksekutif untuk memberhentikan pemimpin lembaga.

• Mahkamah Agung memutuskan pada Senin, 29 Juni 2026, bahwa presiden memiliki wewenang untuk memecat kepala lembaga independen tanpa alasan tertentu. • Keputusan ini secara khusus mengizinkan Presiden Donald Trump untuk memberhentikan anggota Demokrat Rebecca Slaughter dari Federal Trade Commission, yang telah ia pecat tahun lalu. • Putusan ini membatalkan preseden hukum yang sudah berusia hampir satu abad yang dirancang untuk melindungi lembaga independen dari pengaruh politik eksekutif.

• Mahkamah Agung AS mengeluarkan keputusan besar yang memperluas wewenang hukum presiden untuk memberhentikan pejabat tinggi pemerintah. • Putusan ini mengalihkan kendali atas puluhan lembaga federal ke Gedung Putih, menghapus perlindungan bagi pejabat yang sebelumnya beroperasi secara independen. • Keputusan ini signifikan karena secara mendasar mengubah keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif dan badan pengatur independen.

• Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang memperkuat wewenang Presiden Trump untuk memecat anggota lembaga independen, sebuah langkah yang digambarkan Trump sebagai perluasan bersejarah dari kekuasaan presiden. • Terlepas dari wewenang yang lebih luas ini, Pengadilan secara khusus melindungi Gubernur Federal Reserve Lisa Cook, dengan memutuskan bahwa gubernur Fed hanya dapat dipecat "karena alasan yang sah" (for cause) dan bukan karena alasan apa pun. • Keputusan ini menjadi signifikan karena Trump berupaya mentransformasi pemerintahan AS dengan mengganti pejabat independen dengan sekutu politik untuk memastikan kendali eksekutif.